Text

Visi politik sy'ah imamiyyah

Visi politik Syi'ah Imamiyah berakar pada doktrin teologis bahwa kepemimpinan umat Islam (Imamah) bukanlah urusan publik biasa, melainkan kelanjutan dari kenabian (nubuwah) yang ditetapkan melalui nass (penunjukan ilahi). Syi'ah Imamiyah meyakini bahwa setelah Nabi Muhammad SAW, hak mutlak kepemimpinan politik dan spiritual berada di tangan Ali bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya dari Fathimah Az-Zahra, yang dianggap Maksum (terjaga dari dosa) dan memiliki ilmu otoritatif.Dalam masa ketiadaan Imam Mahdi (Imam ke-12 yang gaib), visi politik mereka berevolusi dari sikap apolitis (menunggu) menjadi aktif melalui konsep Wilayatul Faqih (perwalian hukum Islam oleh ulama terkemuka), yang memandang negara sebagai sarana penting untuk menerapkan hukum Islam dan keadilan.Catatan/Pokok-Pokok Visi Politik Syi'ah ImamiyahImamah sebagai Pilar Agama: Imamah bukanlah jabatan politis semata, melainkan bagian dari Ushuluddin (pokok-pokok agama). Pemimpin tertinggi (Imam) harus ditunjuk oleh Allah, bukan dipilih oleh manusia.Otoritas Ahlul Bait: Pemimpin yang sah adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya (Imam Dua Belas). Mereka adalah rujukan dalam urusan agama dan dunia.Karakteristik Imam: Imam diyakini Ishmah (maksum) dan memiliki keilmuan yang mendekati Nabi, menjadikannya pemegang otoritas spiritual dan politis.Konsep Wilayatul Faqih (Era Gaib): Pasca gaibnya Imam ke-12, kepemimpinan umum didelegasikan kepada faqih (ulama) yang adil dan berilmu. Konsep ini diaplikasikan dalam sistem pemerintahan Iran saat ini.Tujuan Politik: Mewujudkan keadilan sosial, menegakkan syariat Islam, dan mempersiapkan landasan bagi kembalinya Imam Mahdi sebagai penyelamat akhir zaman.Kritik dan Karakteristik: Sering dikritik karena dianggap kurang demokratis dalam pengertian konvensional, karena kriteria kepemimpinan didasarkan pada keturunan dan otoritas ilahi, bukan pemilihan umum yang terbuka.Visi politik Syi'ah Imamiyah menekankan pada penyatuan otoritas keagamaan dan pemerintahan untuk mencapai masyarakat yang adil di bawah bimbingan wahyu.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

2X1. 4 BAK V

Penerbit

Ponorogo : STAIN Ponorogo Press., 2015

Deskripsi Fisik

vii, ; 249 hlm, ; 14,5 x 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-9312-82-9

Klasifikasi

2X1. 4 BAK V

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

Cetakan 1

Subjek

-

Info Detail Spesifik

Visi politik Syi'ah Imamiyah (Itsna 'Asyariyyah/Dua Belas Imam) berpusat pada keyakinan bahwa kepemimpinan umat Islam (Imamah) adalah hak ilahi yang ditetapkan Allah SWT, bukan sekadar urusan publik atau pilihan manusia. Doktrin ini menganggap Imamah sebagai kelanjutan dari fungsi nubuwwah (kenabian), di mana Imam memiliki otoritas politik dan spiritual yang mutlak.Berikut adalah detail spesifik visi politik Syi'ah Imamiyah:1. Doktrin Dasar: Imamah sebagai Pilar AgamaHak Ahlul Bait: Syi'ah Imamiyah meyakini bahwa kepemimpinan umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW secara mutlak milik Ali bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya dari Fathimah Az-Zahra.Ishmah dan Ilmu: Imam wajib memiliki sifat ishmah (maksum/terjaga dari dosa) dan ilmu yang diwariskan dari Nabi untuk membimbing umat.Imam sebagai Hujjah: Imam adalah "hujjah" atau argumen Tuhan di bumi, pelanjut misi suci Rasulullah, yang pengetahuannya tentang wahyu dijamin.2. Pandangan Politik Saat Imam GhaibKarena Imam ke-12 (Imam Mahdi) diyakini sedang dalam masa ghaib (kegaiban), visi politik Imamiyah mengalami penyesuaian:Wilayat al-Faqih (Pemerintahan Ahli Fikih): Dalam ketiadaan Imam, otoritas politik diserahkan kepada faqih (ahli hukum Islam) yang adil, bertakwa, dan berilmu untuk memimpin umat. Ini menjadi dasar konstitusi Republik Islam Iran.Tujuan Negara: Kehadiran negara sangat penting untuk menjaga agama, menjamin pelaksanaan hukum Islam, dan menegakkan keadilan.3. Karakteristik Visi Politik ImamiyahIntegralistik (Agama dan Politik Menyatu): Syi'ah Imamiyah menolak pemisahan antara agama dan politik. Politik diresapi oleh nilai-nilai agama (fundamentalism Islam).Teosentris (Berpusat pada Tuhan): Pemimpin (Imam atau Wali Faqih) memegang otoritas atas nama Tuhan, bukan berdasarkan kontrak sosial.Ideologi Mahdiisme: Keyakinan akan kembalinya Imam Mahdi sebagai Imam yang adil yang akan memimpin pemerintahan global di akhir zaman.4. Perbedaan dengan Pandangan SunniSyi'ah Imamiyah memandang kepemimpinan sebagai hal yang harus ditetapkan melalui Nash (penunjukan langsung oleh Tuhan/Nabi), bukan Syura (musyawarah/pemilihan).5. Implementasi Modern: Republik Islam IranPasca Revolusi 1979, Iran menjadi perwujudan konkret politik Imamiyah, yang menggabungkan prinsip Wilayat Faqih dengan struktur republik, di mana Ayatullah Khomeini berhasil menggulingkan rezim sekuler.

Pernyataan Tanggungjawab

Dr. abu bakar

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar