Text

Pembaruan Hukum Islam di Indonesia

Pembaruan hukum Islam di Indonesia merupakan proses dinamis yang bertujuan menyesuaikan prinsip-prinsip syariat dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik masyarakat modern. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, upaya pembaruan dilakukan melalui ijtihad, kodifikasi hukum, serta integrasi dengan sistem hukum nasional. Lahirnya regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu bentuk konkret institusionalisasi hukum Islam dalam kerangka negara. Selain itu, peran organisasi keagamaan, akademisi, dan lembaga peradilan turut mendorong reinterpretasi terhadap teks-teks klasik guna menjawab isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan pluralisme. Meskipun demikian, pembaruan ini menghadapi tantangan berupa perbedaan pandangan antara kelompok konservatif dan progresif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan kontekstual agar hukum Islam tetap relevan serta mampu memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia yang majemuk.

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

297.4 MAN P

Penerbit

Depok : Kencana Prenada Media Group., 2017

Deskripsi Fisik

xx, 356 hlm, 15 x 23 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-602-422-195-9

Klasifikasi

297.4

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

cetakan 1

Subjek

-

Info Detail Spesifik

Tujuan diberlakukannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia akan terus berubah dan berkembang mengikuti kemajuan zaman. Bagaimana Islam memberikan solusi atas problem yang dihadapi manusia dalam mewujudkan kemaslahatannya? Bukankah Islam adalah rahmatan lil alamin yang selalu memberikan yang terbaik bagi umat manusia. Banyak persoalan baru yang menyangkut hukum yang belum ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kondisi seperti ini diperlukan suatu pembaruan hukum Islam melalui ijtihad. ljtihad menjadi solusi strategis bagi penyelesaian hukum yang masih dzanny (samar), sehingga sesuai dengan maqashid syari'ah. Di Indonesia, lembaga Islam seperti NU, Muhammadiyah, MUI, dan Persis telah memiliki tradisi yang cukup kuat dalam ijtihad. Di NU, misalnya, fatwa-fatwanya dibahas dalam forum Bahtsul Masa'il Nandlatul Ulama, di Muhammadiyah dikenal dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah; sedangkan di Persis ada Dewan Hisbah. Fatwa dari berbagai organisasi Islam tersebut sudah banyak dibukukan dan disebarkan kepada umat Islam di Indonesia. Lantas, bagaimana peran lembaga Peradilan Agama? Buku ini mengkaji peranan strategis Peradilan Agama dalam upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Lebih-lebih peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembaruan hukum Islam telah memberikan wewenang cukup besar agar Pengadilan Agama berperan aktif. Buku ini sangat penting bagi para mahasiswa, peneliti, akademisi, praktisi, juga para pengambil kebijakan hukum Islam.

Pernyataan Tanggungjawab

Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar